Modul 4: Negosiasi Kebijakan dan Diplomasi Kesehatan

📖 A. Deskripsi Modul

Rabu siang. Ruang negosiasi kecil, Gedung Kemenkes RI. Pukul 14.00.

Lima orang di ruangan. Dr. Wulan dari Direktorat Kesehatan Keluarga. Dua perwakilan POGI. Satu perwakilan IBI. Satu mediator dari Biro Hukum Kemenkes.

Tiga jam untuk menemukan formulasi klausul bidan mandiri yang dapat diterima semua pihak — atau kebijakan akan ditunda enam bulan untuk konsultasi ulang yang lebih luas.

Perwakilan POGI pertama membuka. "Kami bersedia mempertimbangkan formulasi yang memberikan kewenangan bidan lebih luas DENGAN syarat ada mekanisme sertifikasi kompetensi khusus yang diakui POGI."

Perwakilan IBI merespons dengan cepat. "Sertifikasi yang dikelola POGI untuk bidan adalah konflik kepentingan. IBI yang seharusnya mengelola standar profesi bidan."

"Kami tidak mempertanyakan otoritas IBI. Tapi standar klinis persalinan adalah domain dokter spesialis ObGyn."

Dr. Wulan mengintervensi sebelum percakapan meningkat. "Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apa yang sesungguhnya kita inginkan dari mekanisme sertifikasi ini? Bukan siapa yang mengelolanya — tapi apa yang harus dijamin oleh mekanisme tersebut?"

Hening sejenak.

"Keselamatan pasien," kata perwakilan POGI pertama.

"Kompetensi yang dapat diverifikasi," kata perwakilan IBI.

"Keduanya bisa kita capai dengan lebih dari satu desain," kata Dr. Wulan. "Mari kita mulai dari sana."

💡 Inti Modul: Negosiasi kebijakan adalah inti dari advokasi yang berhasil mengubah kebijakan — bukan hanya mempengaruhi opini atau membangun koalisi, melainkan duduk di meja yang sama dengan pemangku kepentingan yang berbeda kepentingan dan menemukan kesepakatan yang cukup baik untuk dapat diimplementasikan. Dalam konteks kebijakan KR yang sering melibatkan kepentingan profesional, nilai budaya, dan data yang diperdebatkan, kemampuan bernegosiasi secara efektif sambil mempertahankan integritas adalah kompetensi yang langsung menentukan apakah perempuan akan mendapat layanan yang lebih baik atau tidak.

🎯 B. Capaian Pembelajaran Modul

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik mampu:

Menerapkan prinsip-prinsip negosiasi berbasis kepentingan dalam konteks kebijakan KR
Membedakan kompromis yang memperkuat kebijakan dari yang melemahkannya
Mengelola negosiasi yang melibatkan kepentingan dan nilai yang berbeda
Memahami dimensi diplomasi kesehatan dalam konteks multilateral dan bilateral
Menggunakan leverage yang etis dalam negosiasi kebijakan KR

📚 C. Materi Inti

C.1. Negosiasi Berbasis Kepentingan dalam Konteks Kebijakan

Dari Posisi ke Kepentingan:

Prinsip Dasar:
→ Semua pihak dalam negosiasi kebijakan KR memiliki posisi (apa yang mereka nyatakan inginkan) dan kepentingan (mengapa mereka menginginkannya)
→ Negosiasi berbasis posisi: tarik-menarik antara posisi yang berlawanan — menghasilkan kompromi yang sering memuaskan tidak ada pihak atau menghasilkan kebijakan yang lemah
→ Negosiasi berbasis kepentingan: mengidentifikasikan kepentingan di balik posisi dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak

🔍 Analisis Kepentingan dalam Kasus Bidan Mandiri:

Aktor	Posisi (Yang Dinyatakan)	Kepentingan yang Mungkin (Mengapa)
POGI	"bidan tidak boleh mandiri tanpa pengawasan dokter"	• Keselamatan pasien (genuinely) • Kewenangan profesi dan legitimasi dokter ObGyn • Liability protection: tidak ingin disalahkan jika bidan yang "diizinkan" mengalami komplikasi
IBI	"bidan harus punya kewenangan penuh untuk persalinan normal tanpa dokter"	• Otonomi profesional bidan • Akses layanan untuk daerah terpencil • Tidak ingin dikontrol oleh profesi lain
Direktorat Kesehatan Keluarga	"kebijakan harus memungkinkan bidan mandiri di daerah terpencil"	• Target AKI dalam RPJMN • Akses universal ke persalinan aman • Akuntabilitas publik terhadap kematian ibu

⚖️ Prinsip Negosiasi Kebijakan:

👥 Pisahkan Orang dari Masalah

Perwakilan POGI yang keras bukan musuh — ia memiliki kekhawatiran yang mungkin valid tentang keselamatan

Menyerang orang menutup kemungkinan negosiasi; fokus pada masalah membuka ruang

🎯 Fokus pada Kepentingan

Pertanyaan Dr. Wulan yang mengubah dinamika: "apa yang sesungguhnya kita inginkan dari mekanisme sertifikasi?"

Dari posisi yang berlawanan ke kepentingan bersama: keselamatan pasien dan kompetensi yang dapat diverifikasi

💡 Ciptakan Opsi Sebelum Memutuskan

Brainstorming bersama: apa saja desain mekanisme sertifikasi yang dapat memenuhi kepentingan keselamatan dan otonomi profesi?

Opsi yang muncul: sertifikasi bersama POGI-IBI, sertifikasi IBI dengan standar yang dikembangkan bersama POGI, sertifikasi Kemenkes independen, dll.

📏 Gunakan Kriteria Objektif

"Standar kompetensi bidan untuk persalinan normal yang ditetapkan WHO" sebagai kriteria objektif yang tidak dimiliki oleh satu pihak

🔄 BATNA dalam Negosiasi Kebijakan:

BATNA = Best Alternative to a Negotiated Agreement: apa yang terjadi jika negosiasi gagal?

🏥 Dr. Wulan

BATNA: tunda kebijakan enam bulan, kehilangan policy window yang ada, kemungkinan kematian ibu yang dapat dicegah selama penundaan

🩺 POGI

BATNA: kebijakan ditetapkan tanpa persetujuan mereka, kehilangan pengaruh dalam implementasi

🤱 IBI

BATNA: tetap dalam status quo yang membatasi kewenangan bidan

Memahami BATNA semua pihak: memberi gambaran tentang seberapa besar tekanan untuk mencapai kesepakatan

C.2. Diplomasi Kesehatan

Definisi Diplomasi Kesehatan:
→ Negosiasi yang membentuk dan mengelola kebijakan global yang mempengaruhi kesehatan
→ Beroperasi di tingkat bilateral (antar dua negara) dan multilateral (forum internasional seperti WHA, UN)
→ Relevansi untuk KR Indonesia: negosiasi resolusi WHO tentang maternal health, FP2030 commitments, SDG monitoring

🌐 Dimensi Diplomasi Kesehatan yang Relevan untuk Subsp.Obginsos:

📜

Dimensi 1 — Norma Internasional dan Leverage

Komitmen Indonesia terhadap SDG 3.1 (menurunkan AKI global ke 70 per 100.000 KH pada 2030) dapat digunakan sebagai leverage dalam negosiasi kebijakan domestik

"Indonesia berkomitmen di forum internasional untuk target ini — kebijakan ini diperlukan untuk memenuhi komitmen tersebut" adalah argumen yang menghubungkan tekanan internasional dengan reformasi domestik

🗺️

Dimensi 2 — Belajar dari Konteks Lain

Pengalaman negara lain dalam kebijakan tenaga kesehatan KR:
• Sri Lanka: community midwifery yang berhasil menurunkan AKI dari 400+ ke di bawah 50
• Thailand: skilled birth attendant policy yang komprehensif
• Brasil: programa de humanizacao do pre-natal e nascimento

Evidence dari konteks yang mirip lebih persuasif dari yang sangat berbeda

🤝

Dimensi 3 — Posisi Indonesia di Forum Global

→ Indonesia semakin berperan sebagai South-South cooperation partner dalam KR
→ Kebijakan domestik yang inovatif dapat menjadi kontribusi Indonesia pada pengetahuan global tentang KR
→ Tekanan reputasional: Indonesia yang memimpin diskusi global tentang UHC dan maternal health memiliki insentif tambahan untuk memastikan kebijakan domestiknya konsisten dengan komitmen internasional

🏛️ Negosiasi di Forum Multilateral:

Perbedaan kunci dari negosiasi bilateral:
→ Lebih banyak pemain, lebih banyak kepentingan, konsensus yang lebih sulit dicapai

Prinsip yang sama berlaku:
→ Memahami kepentingan setiap pemain, membangun koalisi, mencari formulasi yang dapat diterima

Perbedaan strategis:
→ Legitimasi internasional yang dihasilkan dari konsensus multilateral dapat digunakan sebagai leverage dalam kebijakan domestik
→ Contoh: resolusi WHO tentang maternal health yang diadopsi secara konsensus dapat dikutip untuk mendorong reformasi kebijakan nasional

C.3. Kompromis yang Memperkuat vs. Melemahkan

Membedakan Kompromis:

✅ Kompromis yang MEMPERKUAT Kebijakan

Mencakup: penyesuaian mekanisme implementasi yang tidak mengubah substansi
Penambahan safeguard yang meningkatkan kualitas
Phasing yang memungkinkan persiapan tanpa mengorbankan tujuan
Contoh: menyetujui bahwa bidan mandiri memerlukan sertifikasi kompetensi tertentu adalah kompromis yang mungkin memperkuat kebijakan dengan memastikan bidan yang mendapat kewenangan memang kompeten

❌ Kompromis yang MELEMAHKAN Kebijakan

Mencakup: pengurangan jangkauan yang membuat kebijakan tidak dapat mencapai tujuan
Penambahan persyaratan yang tidak realistis yang efektif membuat kebijakan tidak dapat diimplementasikan
Formulasi yang ambigu yang membuka ruang untuk interpretasi yang bertentangan
Contoh: menyetujui bahwa bidan mandiri hanya diizinkan "dalam keadaan darurat" adalah kompromis yang melemahkan karena tidak memecahkan masalah akses di daerah terpencil di mana tidak ada dokter sama sekali

🎯 Prinsip untuk Membedakan:

Pertanyaan kunci: apakah kompromis ini masih memungkinkan kebijakan mencapai tujuan utamanya — perempuan di daerah terpencil mendapat pertolongan persalinan yang aman?

→ Jika YA: kompromis ini dapat diterima meskipun tidak ideal
→ Jika TIDAK: ini bukan kompromis tapi kapitulasi yang harus ditolak — dengan cara yang tidak membakar jembatan

🛡️ Teknik untuk Menolak Kompromis yang Melemahkan:

1. Tunjukkan Kegagalan Mencapai Kepentingan Bersama

Tunjukkan bagaimana kompromis yang diusulkan gagal mencapai kepentingan bersama yang sudah disepakati

2. Ajukan Counter-Proposal

Bukan "tidak" tapi "tidak dengan cara itu, tapi mungkin dengan cara ini"

3. Anchor pada Kriteria Objektif

Bukan "saya tidak mau" tapi "WHO merekomendasikan bahwa..."

💬 D. Pertanyaan Diskusi (Thread Dosen — Minggu 4)

Pertanyaan 1:
Dr. Wulan berhasil mengubah dinamika negosiasi dari pertarungan posisi ke eksplorasi kepentingan dengan satu pertanyaan yang tepat.

(a) Identifikasikan kepentingan tersembunyi yang paling mendasar di balik posisi POGI dan IBI dalam kasus ini — dan mengapa memahami kepentingan ini lebih produktif dari merespons posisi yang dinyatakan;
(b) BATNA Dr. Wulan (tunda enam bulan, kehilangan policy window) memberikan tekanan untuk mencapai kesepakatan tapi juga risiko menerima kompromis yang terlalu lemah. Bagaimana ia mengelola ketegangan antara tekanan untuk mencapai kesepakatan dalam tiga jam dan kebutuhan untuk tidak menerima kompromis yang melemahkan kebijakan?
(c) Rancang dua opsi formulasi klausul bidan mandiri yang mungkin dapat menjadi zona kesepakatan — menunjukkan bagaimana setiap opsi memenuhi kepentingan POGI, IBI, dan Direktorat sekaligus.

Pertanyaan 2:
Diplomasi kesehatan memberikan leverage tambahan untuk reformasi kebijakan domestik melalui komitmen internasional Indonesia.

(a) Identifikasikan dua komitmen internasional Indonesia yang paling relevan untuk digunakan sebagai leverage dalam negosiasi klausul bidan mandiri — dan bagaimana setiap komitmen tersebut dapat diintegrasikan dalam argumen negosiasi secara konkret;
(b) Pengalaman Sri Lanka dalam community midwifery yang berhasil menurunkan AKI sangat drastis: bagaimana Dr. Wulan menggunakan evidence dari Sri Lanka secara etis dalam negosiasi — mengakui perbedaan konteks sambil mempertahankan relevansinya?
(c) Jika negosiasi dalam tiga jam ini gagal mencapai kesepakatan, apa langkah strategis berikutnya yang paling mempromiskan — dan bagaimana mengelola kekalahan sementara ini tanpa menutup kemungkinan kemenangan yang lebih besar dalam siklus kebijakan berikutnya?

📋 E. Rangkuman

Negosiasi berbasis kepentingan dalam konteks kebijakan KR memerlukan kemampuan mengidentifikasikan kepentingan di balik posisi yang dinyatakan, menciptakan opsi sebelum memutuskan melalui brainstorming bersama, menggunakan kriteria objektif seperti standar WHO sebagai landasan yang tidak dimiliki satu pihak, dan memahami BATNA semua pihak untuk mengetahui seberapa besar tekanan untuk mencapai kesepakatan; pertanyaan Dr. Wulan yang mengalihkan dari posisi ke kepentingan adalah contoh intervensi negosiasi yang efektif
Kompromis yang memperkuat kebijakan berbeda secara fundamental dari kompromis yang melemahkan: yang pertama menyesuaikan mekanisme implementasi tanpa mengubah substansi atau menambahkan safeguard yang meningkatkan kualitas, sementara yang kedua mengurangi jangkauan atau menambahkan persyaratan yang efektif membuat kebijakan tidak dapat diimplementasikan; pertanyaan kunci adalah apakah kompromis masih memungkinkan kebijakan mencapai tujuan utamanya
Diplomasi kesehatan membuka dimensi tambahan dalam advokasi kebijakan domestik: komitmen internasional Indonesia terhadap SDG dan FP2030 dapat menjadi leverage eksternal, pengalaman negara lain yang konteksnya mirip dapat menjadi evidence komparatif yang persuasif, dan posisi Indonesia yang semakin aktif di forum global menciptakan insentif reputasional untuk konsistensi antara komitmen internasional dan kebijakan domestik
Mengelola negosiasi dengan kepentingan dan nilai yang sangat berbeda memerlukan pemisahan yang konsisten antara orang dan masalah, fokus pada kepentingan bersama yang dapat menjadi landasan solusi, dan kesediaan untuk mendengar kekhawatiran yang genuine meskipun posisi yang dinyatakan berseberangan; Dr. Wulan yang mengakui bahwa kepentingan keselamatan POGI adalah legitimate menciptakan kondisi yang memungkinkan pergerakan dari posisi ke solusi
Kegagalan negosiasi dalam satu siklus tidak berarti kekalahan permanen dalam proses kebijakan yang lebih panjang; membangun hubungan, mendokumentasikan kepentingan yang sudah diidentifikasikan, dan mempersiapkan opsi yang lebih matang untuk siklus berikutnya adalah investasi dalam advokasi jangka panjang yang sering menghasilkan kebijakan yang lebih baik dari yang mungkin dicapai jika dipaksakan terlalu cepat

📚 F. Referensi

Fisher R, Ury W, Patton B. Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. 3rd ed. New York: Penguin; 2011.
Ury W. Getting Past No: Negotiating in Difficult Situations. New York: Bantam Books; 1993.
Lederach JP. The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace. Oxford: Oxford University Press; 2005.
Kickbusch I, Silberschmidt G, Buss P. Global health diplomacy: the need for new perspectives, strategic approaches and skills in global health. Bulletin of the World Health Organization. 2007;85(3):230-232.
🔗 DOI: https://doi.org/10.2471/BLT.06.039222
Fidler DP. Health diplomacy. In: Laverack G (ed). Health Promotion Practice. Thousand Oaks: SAGE; 2017.
Labonté R, Gagnon ML. Framing health and foreign policy: lessons for global health diplomacy. Global Health. 2010;6:14.
🔗 DOI: https://doi.org/10.1186/1744-8603-6-14
Sepúlveda J, Bustreo F, Tapia R, et al. Improvement of child survival in Mexico: the diagonal approach. The Lancet. 2006;368(9551):2017-2027.
🔗 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69569-X
Walley J, Lawn JE, Tinker A, et al. Primary health care: making Alma-Ata a reality. The Lancet. 2008;372(9642):1001-1007.
🔗 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61409-9
WHO. WHO Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience. Geneva: WHO; 2018.
🔗 https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215
Kementerian Luar Negeri RI. Diplomasi Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenlu RI; 2022.
🔗 Referensi Tambahan (Rekomendasi):
Harvard Program on Negotiation. Healthcare Negotiation: Principles and Practice. Cambridge: Harvard Law School; 2023.
🔗 https://www.pon.harvard.edu/daily/healthcare-negotiation/
Global Health Diplomacy Network. Toolkit for Health Policy Negotiation. Geneva; 2022.
🔗 https://www.ghdn.org/resources/negotiation-toolkit
UNFPA Indonesia. Midwifery Policy Brief: Strengthening Midwife-Led Care in Indonesia. Jakarta; 2023.
🔗 https://indonesia.unfpa.org/publications

📝 TUGAS KELOMPOK 2 — SESI 1 (MINGGU 4)

🎓 MK: Advokasi Kebijakan & Diplomasi Kesehatan 📅 Semester 4 | Periode 2 | Sesi 1 ⚖️ Bobot: 15% nilai akhir

Identitas Tugas

Jenis Tugas	Tugas Kelompok Kedua — Sesi 1
Minggu	Minggu ke-4
Materi	Modul 1–4
Bobot Nilai	15% dari nilai akhir mata kuliah
Pengerjaan	Kelompok (3–4 orang)
Batas Pengumpulan	Akhir Minggu ke-4 (7 hari sejak tugas dibuka)
Format Luaran	Rencana Advokasi Kebijakan KR, format Word atau PDF
Panjang	2.500–3.200 kata (tidak termasuk tabel dan referensi)
Referensi	Minimal 7 referensi dalam format Vancouver

📋 PETUNJUK PENGERJAAN

Tugas ini mengintegrasikan empat modul Sesi 1: fondasi advokasi kebijakan (Modul 1), analisis pemangku kepentingan (Modul 2), komunikasi strategis (Modul 3), dan negosiasi kebijakan (Modul 4)
Kelompok memilih satu isu kebijakan KR yang nyata di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional — isu yang minimal satu anggota kelompok mengetahuinya dari pengalaman langsung
Produk akhir adalah rencana advokasi yang dapat benar-benar diimplementasikan — bukan analisis akademis yang hanya bagus di atas kertas

🎬 SKENARIO UTAMA
Kelompok Anda adalah tim advokasi kebijakan yang diminta oleh sebuah koalisi organisasi kesehatan masyarakat untuk mengembangkan rencana advokasi strategis untuk satu perubahan kebijakan KR yang spesifik. Rencana ini akan dipresentasikan kepada koalisi dalam forum perencanaan dan menjadi panduan kerja enam bulan ke depan.

✅ TUGAS

Bagian 1 — Analisis Isu dan Konteks Kebijakan (±600 kata)

1a. Deskripsi isu kebijakan: Deskripsikan isu kebijakan KR yang dipilih secara konkret: apa kebijakan atau peraturan yang ada saat ini, apa perubahan yang diperlukan dan mengapa, dan di level mana perubahan ini harus terjadi (kabupaten, provinsi, atau nasional). Sertakan data KR yang relevan yang mendukung urgensi perubahan.
1b. Analisis policy window menggunakan Multiple Streams Framework: Analisis apakah saat ini ada policy window yang terbuka untuk isu ini — identifikasikan kondisi problem stream, policy stream, dan politics stream yang ada saat ini. Jika window belum terbuka, identifikasikan kondisi apa yang diperlukan untuk membukanya dan kapan momen paling strategis untuk mendorong.
1c. Analisis Policy Triangle: Gunakan Policy Triangle Walt dan Gilson untuk menganalisis dimensi isu ini: apa content kebijakan yang diinginkan, bagaimana context saat ini (kondisi politik, ekonomi, sosial yang mempengaruhi), bagaimana process yang relevan, dan siapa actors utama.

Bagian 2 — Analisis Pemangku Kepentingan (±700 kata + tabel)

2a. Pemetaan pemangku kepentingan: Identifikasikan minimal delapan pemangku kepentingan yang paling relevan untuk isu ini. Sajikan dalam tabel dengan kolom: nama/kelompok, tingkat kekuasaan (tinggi/sedang/rendah), tingkat kepentingan (tinggi/sedang/rendah), posisi saat ini (pendukung kuat/lemah/netral/penentang lemah/kuat), dan kepentingan utama yang mungkin ada di balik posisi.
2b. Koalisi yang dapat dibangun: Identifikasikan tiga kelompok pemangku kepentingan yang paling strategis untuk direkrut ke dalam koalisi pendukung — bukan hanya yang sudah setuju, tapi yang keterlibatannya akan paling mengubah dinamika. Untuk setiap kelompok: mengapa mereka strategis, apa yang mereka butuhkan untuk bergabung, dan strategi keterlibatan konkret.
2c. Oposisi yang harus diantisipasi: Identifikasikan oposisi terkuat yang akan dihadapi, klasifikasikan tipe oposisinya (nilai, kepentingan, informasi, atau politis), dan rancang strategi pengelolaan yang konkret — bukan hanya mengabaikan oposisi tapi benar-benar merespons kepentingan yang mendasarinya.

Bagian 3 — Strategi Komunikasi dan Negosiasi (±800 kata)

3a. Matriks pesan per pemangku kepentingan kunci: Untuk tiga pemangku kepentingan paling kritis (dari Bagian 2), rancang pesan yang berbeda yang menggunakan bahasa, argumen, dan frame yang paling relevan bagi setiap kelompok. Gunakan tabel: pemangku kepentingan, frame utama yang digunakan, argumen inti, data atau kisah yang paling kuat, dan saluran komunikasi yang paling efektif.
3b. Analisis zona negosiasi: Identifikasikan posisi maksimal yang diperjuangkan (ideal outcome), batas minimal yang dapat diterima (minimum acceptable outcome), dan zona kompromis yang mungkin (zone of possible agreement). Jelaskan secara eksplisit: kompromis apa yang dapat diterima dan yang tidak — dengan argumentasi berdasarkan kepentingan perempuan yang menjadi tujuan utama perubahan.
3c. Rencana aksi enam bulan: Rancang timeline enam bulan yang menunjukkan aktivitas advokasi utama: pertemuan stakeholder kunci yang harus dilakukan, momen publikasi data atau kisah yang strategis, titik-titik negosiasi formal yang diantisipasi, dan indikator kemajuan di setiap dua bulan. Timeline harus realistis untuk kapasitas koalisi yang ada.

Bagian 4 — Manajemen Risiko dan Pembelajaran (±300 kata)

4a. Tiga risiko advokasi utama: Identifikasikan tiga risiko yang paling mungkin mengancam keberhasilan rencana advokasi ini — bukan risiko generik tapi yang spesifik untuk konteks isu dan koalisi yang dipilih. Untuk setiap risiko: skenario bagaimana risiko ini terjadi, dampaknya terhadap rencana, dan langkah mitigasi konkret.
4b. Satu skenario kegagalan yang harus direncanakan: Jika rencana advokasi ini gagal dalam enam bulan — kebijakan tidak berubah — apa pembelajaran yang paling berharga dan bagaimana koalisi mempertahankan momentum untuk siklus kebijakan berikutnya?

📊 RUBRIK PENILAIAN

Komponen	Indikator Penilaian	Bobot
Bagian 1 — Analisis Isu	Ketajaman deskripsi isu; kualitas analisis Multiple Streams; kelengkapan Policy Triangle	20%
Bagian 2 — Pemangku Kepentingan	Kelengkapan pemetaan; ketajaman identifikasi kepentingan tersembunyi; soliditas strategi koalisi dan manajemen oposisi	30%
Bagian 3 — Komunikasi & Negosiasi	Diferensiasi pesan yang efektif; kejujuran tentang batas kompromis; realisme timeline	35%
Bagian 4 — Manajemen Risiko	Spesifisitas risiko; kualitas mitigasi; konkretnya rencana keberlanjutan	15%