Manajemen Krisis dan Bencana dalam Obstetri-Ginekologi

Fondasi, Kerangka, dan Relevansi dalam Konteks Indonesia

Semester 3 | Periode 2 | MK Manajemen Krisis & Bencana dalam Obstetri-Ginekologi (4 SKS) | Sesi 1 | Modul 1

Dr.dr. Budi Siswanto, Sp.OG., Subsp.Obginsos., SH., S.Kom.

🚨 Fokus: Krisis & Bencana OG 📋 Minggu 1 | Fondasi 🇮🇩 Konteks Indonesia

📋 Daftar Isi Modul

A. Deskripsi Modul

Februari 2025. Pukul 03.47 WIB.

Gempa 7,4 SR mengguncang pesisir barat Sulawesi Tengah. Dalam 11 menit pertama, 23 Puskesmas kehilangan listrik. Tiga rumah sakit kabupaten mengalami kerusakan struktural. Jaringan seluler kolaps di empat kabupaten.

Di RSUD Kabupaten Donggala, dr. Wulandari, Sp.OG — satu-satunya dokter spesialis obstetri-ginekologi yang bertugas malam itu — berdiri di lorong rumah sakit yang remang diterangi lampu darurat. Di tangannya: senter. Di depannya: 14 pasien dari bangsal kebidanan yang sudah dievakuasi ke halaman, termasuk dua ibu dalam proses persalinan aktif, satu pasien pasca seksio sesarea hari kedua, dan satu pasien dengan preeklamsia berat yang baru saja diputuskan untuk dirujuk sebelum gempa memutus semua akses jalan.

Tidak ada generator yang berfungsi. Tidak ada komunikasi ke provinsi. Tidak ada protokol tertulis tentang apa yang harus dilakukan dalam 60 menit pertama setelah bencana untuk pasien obstetri.

Dr. Wulandari telah menempuh pendidikan spesialis selama empat tahun dan subspesialis selama dua tahun. Ia telah membaca ratusan jurnal tentang komplikasi obstetri, penatalaksanaan preeklamsia, dan teknik operasi. Tapi tidak satu pun dari pendidikannya yang pernah mempersiapkannya untuk pertanyaan yang ia hadapi malam itu: Dalam kondisi ini, tanpa listrik, tanpa tim lengkap, tanpa komunikasi, dengan pasien yang tidak dapat dipindahkan — apa yang harus saya lakukan pertama?

Indonesia adalah salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia — terletak di Cincin Api Pasifik, di pertemuan tiga lempeng tektonik, dengan 127 gunung berapi aktif, dan garis pantai yang rentan terhadap tsunami. Setiap tahun, rata-rata 2.000–3.000 kejadian bencana terjadi di seluruh kepulauan Indonesia — dari gempa dan tsunami, hingga banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan kekeringan. Dan dalam setiap bencana, perempuan usia reproduktif adalah kelompok yang paling rentan: mereka menghadapi risiko obstetri yang tidak berhenti karena bencana, akses layanan KR yang terputus, dan kekerasan berbasis gender yang meningkat dalam kondisi darurat.

Mata kuliah ini membangun kompetensi yang tidak diajarkan dalam pendidikan klinik konvensional: bagaimana Subspesialis Obginsos berpikir, memutuskan, dan bertindak ketika sistem kesehatan normal runtuh — dan bagaimana ia memimpin pemulihan sistem layanan kesehatan reproduksi pasca bencana secara terencana, terkoordinasi, dan berbasis bukti.

B. Capaian Pembelajaran Modul

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik mampu:

  1. Menjelaskan definisi krisis dan bencana dalam konteks layanan obstetri-ginekologi serta membedakan karakteristiknya
  2. Mengidentifikasikan kerangka hukum dan kebijakan nasional yang mengatur respons bencana dan kesehatan reproduksi dalam kedaruratan
  3. Menganalisis kerentanan khusus perempuan usia reproduktif dalam situasi bencana di konteks Indonesia
  4. Mendeskripsikan siklus manajemen bencana dan posisi layanan obstetri-ginekologi dalam setiap fasenya
  5. Menjelaskan peran dan tanggung jawab Subspesialis Obginsos dalam sistem komando darurat kesehatan

C. Materi Inti

C.1. Mendefinisikan Krisis dan Bencana dalam Konteks Obstetri-Ginekologi

C.1.1. Definisi dan Taksonomi

📜 DEFINISI BENCANA (UU No. 24/2007)

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia — sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

🗂️ TIGA KATEGORI BENCANA (UU No. 24/2007):

🌋 BENCANA ALAM
  • Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor
  • Relevansi OG: kerusakan fasilitas, gangguan rantai pasokan, pengungsian massal pasien
⚙️ BENCANA NON-ALAM
  • Gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit
  • Relevansi OG: pandemi COVID-19 sebagai contoh paling relevan — gangguan layanan KR selama 2 tahun

⚖️ KRISIS vs. BENCANA:

🔶 KRISIS
  • Situasi kritis yang memerlukan respons segera tetapi belum mencapai skala yang melampaui kapasitas sistem
  • Dapat dikelola dengan sumber daya lokal yang ada
  • Contoh dalam OG: kegagalan generator RS selama 4 jam, ketidaktersediaan darah untuk transfusi, surgeon tunggal yang menghadapi dua kasus emergensi simultan
🔴 BENCANA
  • Situasi di mana kebutuhan melampaui kapasitas lokal secara signifikan — memerlukan bantuan eksternal
  • Sistem kesehatan tidak lagi dapat berfungsi dalam mode normal
  • Continuum: bencana kecil → sedang → besar → sangat besar (catastrophic)
🚑 MASS CASUALTY INCIDENT (MCI)
  • Kejadian yang menghasilkan korban dalam jumlah yang melampaui kapasitas langsung fasilitas yang merespons
  • Berbeda dari bencana: MCI dapat terjadi tanpa bencana (mis. kecelakaan bus massal, ledakan industri)
  • Dalam konteks OG: MCI dapat mencakup gelombang persalinan massal di pengungsian

🎯 KARAKTERISTIK BENCANA YANG RELEVAN UNTUK LAYANAN OG:

⚡ ONSET MENDADAK vs. LAMBAT
  • Gempa, tsunami: onset mendadak — tidak ada waktu persiapan; respons harus berjalan dalam menit
  • Kekeringan, konflik berkepanjangan: onset lambat — ada waktu untuk adaptasi sistem secara bertahap
📅 DURASI
  • Bencana akut (jam–hari): gempa
  • Bencana berkepanjangan (minggu–bulan): banjir, pengungsian
  • Bencana kronis (tahun): konflik bersenjata, pandemi
  • Implikasi untuk layanan OG: semakin lama durasi bencana, semakin banyak perempuan yang memasuki periode persalinan dalam kondisi bencana
🗺️ SKALA GEOGRAFIS
  • Lokal: satu kabupaten atau kota
  • Regional: lintas kabupaten/provinsi
  • Nasional: seperti gempa Aceh 2004
  • Semakin luas skala, semakin kompleks koordinasi dan semakin terbatasnya akses sumber daya eksternal
🔮 PREDIKTABILITAS
  • Predictable: musim banjir, jalur siklon yang diketahui
  • Unpredictable: gempa, tsunami tanpa peringatan
  • Sistem kesiapsiagaan OG harus mencakup keduanya: rencana proaktif untuk yang predictable, respons refleksif yang terlatih untuk yang unpredictable

C.2. Konteks Indonesia: Geografi Risiko dan Realitas Layanan KR

C.2.1. Profil Risiko Bencana Indonesia

🇮🇩 INDONESIA DALAM ANGKA BENCANA
  • Menempati urutan ke-1 dunia dalam jumlah penduduk terpapar risiko tsunami (UNDRR, 2023)
  • 60% wilayah Indonesia rawan gempa bumi
  • Rata-rata 2.300 kejadian bencana per tahun (BNPB, 2024)
  • 125 juta jiwa tinggal di kawasan rawan bencana tinggi
  • 23% dari penduduk rawan bencana adalah perempuan usia reproduktif (15–49 tahun)

🗺️ DISTRIBUSI RISIKO BENCANA PER PULAU:

🏝️ SUMATERA
  • Risiko tinggi: gempa + tsunami (zona subduksi Sunda), banjir, kebakaran hutan
  • Pengalaman kritis: gempa-tsunami Aceh 2004 (230.000 korban jiwa), gempa Padang 2009
🏙️ JAWA
  • Risiko tinggi: gunung berapi (Merapi, Semeru), gempa, banjir perkotaan
  • Kepadatan penduduk ekstrem: kerusakan kecil berdampak pada jutaan jiwa
🌊 SULAWESI
  • Risiko tinggi: gempa + tsunami + likuefaksi
  • Pengalaman kritis: gempa-tsunami-likuefaksi Palu 2018 (4.340 korban jiwa)
🏜️ NUSA TENGGARA & MALUKU
  • Risiko tinggi: gempa, tsunami, gunung berapi
  • Kapasitas layanan kesehatan terbatas — rasio dokter spesialis terendah di Indonesia
🏔️ PAPUA
  • Risiko tinggi: gempa, banjir, tanah longsor
  • Akses layanan kesehatan paling terbatas — sebagian besar wilayah hanya dapat dijangkau lewat udara atau sungai

📉 DAMPAK BENCANA TERHADAP LAYANAN KESEHATAN:

📊 DATA DARI BENCANA PALU 2018
  • 3 dari 5 rumah sakit kabupaten rusak berat atau tidak berfungsi
  • 87 Puskesmas dari 216 mengalami kerusakan
  • 78% nakes meninggal atau mengungsi dari zona bencana
  • Cakupan persalinan oleh tenaga terlatih turun dari 82% menjadi 31% dalam minggu pertama
  • Stok kontrasepsi di gudang farmasi kabupaten hancur total
📊 DATA DARI BENCANA LOMBOK 2018
  • AKI pasca bencana meningkat 3,2x dari baseline dalam 3 bulan pertama
  • 2.300 ibu hamil teridentifikasi dalam populasi pengungsi
  • 340 ibu hamil trimester III memerlukan layanan persalinan dalam 30 hari pertama

⚠️ KESENJANGAN KAPASITAS LAYANAN OG DALAM BENCANA:

C.2.2. Kerentanan Khusus Perempuan dalam Bencana

🩺 KERENTANAN FISIK:
→ Kehamilan meningkatkan risiko cedera spesifik dalam bencana:
  • Trauma abdomen langsung berisiko solusio plasenta dan ruptur uteri
  • Posisi bergerak saat evakuasi sulit pada kehamilan lanjut
  • Hiperventilasi dan dehidrasi akibat stres dapat memicu persalinan prematur
→ Persalinan tidak berhenti karena bencana:
  • Rata-rata 4% populasi pengungsi adalah ibu hamil
  • 15% dari ibu hamil dalam pengungsian akan mengalami komplikasi yang memerlukan layanan emergensi
  • "1 per 5.000 pengungsi per hari akan melahirkan" (UNFPA Minimum Standards)
👥 KERENTANAN SOSIAL:
→ Perempuan lebih lambat dievakuasi:
  • Bertanggung jawab mengurus anak, lansia, dan anggota keluarga yang tidak dapat mandiri
  • Mobilitas lebih terbatas (sandang, kondisi fisik kehamilan)
  • Pengambilan keputusan evakuasi sering di tangan kepala keluarga laki-laki
→ Risiko kekerasan berbasis gender meningkat:
  • Pengungsian menciptakan kondisi untuk SGBV: kepadatan, kurang penerangan, ruang privat tidak ada, terputus dari jaringan perlindungan
  • Survei pasca-bencana Aceh 2004: prevalensi KDRT meningkat 40% dalam 6 bulan pasca bencana
  • Eksploitasi seksual dalam distribusi bantuan (survival sex)
→ Akses terputus terhadap kontrasepsi:
  • Perempuan yang sedang menggunakan kontrasepsi oral kehilangan akses suplai
  • Risiko kehamilan tidak direncanakan meningkat dalam kondisi pengungsian
  • Stres pasca bencana dapat mengganggu siklus ovulasi yang membuat perkiraan risiko kehamilan tidak dapat diandalkan
🏛️ KERENTANAN SISTEMIK:
→ Data perempuan hamil dan menyusui jarang tercatat dalam registrasi pengungsi
→ Kebutuhan layanan KR sering tidak dianggap "prioritas" dalam fase respons darurat — kalah dari trauma, bedah, dan penyakit menular
→ Tim medis darurat yang dideploy ke zona bencana sering tidak memiliki Sp.OG atau bidan terlatih obstetri emergensi
→ Distribusi bantuan non-food items sering tidak mencakup kebutuhan spesifik KR: pembalut, kit persalinan bersih, kontrasepsi

C.3. Kerangka Hukum dan Kebijakan

C.3.1. Regulasi Nasional yang Relevan

📜 UU No. 24/2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
  • Menetapkan BNPB sebagai lembaga koordinasi nasional dan BPBD di tingkat daerah
  • Mengamanatkan perlindungan kelompok rentan — termasuk perempuan hamil, ibu menyusui, dan anak — sebagai prioritas dalam respons bencana
  • Mewajibkan penyusunan rencana penanggulangan bencana di setiap level pemerintahan
📜 PP No. 21/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
  • Mengatur mekanisme koordinasi lintas sektor dalam bencana
  • Menetapkan standar minimum layanan kesehatan dalam bencana
  • Mengatur penggunaan sumber daya dan bantuan internasional
📜 PERMENKES No. 75/2019 TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
  • Menetapkan mekanisme komando kesehatan dalam bencana
  • Mengatur pembentukan dan operasional Emergency Medical Team (EMT)
  • Mewajibkan setiap provinsi memiliki rencana kontinjensi kesehatan

🌐 KEBIJAKAN INTERNASIONAL YANG MENGIKAT INDONESIA:

📋 SPHERE STANDARDS
  • Standar minimum kemanusiaan dalam respons bencana
  • Cluster kesehatan reproduksi: menetapkan MISP (Minimum Initial Service Package) sebagai paket layanan KR minimum yang harus tersedia dalam 72 jam pertama bencana
  • Standar persalinan: 1 bidan terlatih per 2.000 pengungsi
🌍 RESOLUSI ICPD 1994 (KAIRO)
  • Kesehatan reproduksi adalah hak asasi yang tidak berhenti dalam kondisi bencana
  • Telah diratifikasi Indonesia dan menjadi dasar kebijakan KR nasional
⚖️ RESOLUTION 1325 UN SECURITY COUNCIL
  • Mengamanatkan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam konflik dan bencana
  • Mewajibkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan respons bencana

🎯 MINIMUM INITIAL SERVICE PACKAGE (MISP) UNTUK KR DALAM BENCANA:

📦 KOMPONEN MISP (UNFPA, 2020)
1️⃣ CEGAH DAN KELOLA KONSEKUENSI KEKERASAN SEKSUAL:
→ Tata laksana clinical management of rape (CMR) dalam 72 jam
→ Layanan PEP (Post-Exposure Prophylaxis) HIV
→ Emergency contraception
2️⃣ CEGAH MORBIDITAS DAN MORTALITAS MATERNAL DAN NEONATAL BERLEBIHAN:
→ Identifikasi ibu hamil trimester III dalam populasi pengungsi
→ Clean delivery kit untuk setiap ibu hamil
→ Sistem rujukan komplikasi obstetri yang fungsional
3️⃣ CEGAH PENULARAN HIV MELALUI TINDAKAN PENCEGAHAN UNIVERSAL:
→ Universal precautions dalam semua prosedur medis
→ Pasokan darah yang aman
4️⃣ CEGAH KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN:
→ Kondom tersedia gratis
→ Kontrasepsi darurat (DMPA atau IUD) tersedia
5️⃣ RENCANAKAN INTEGRASI LAYANAN KR KOMPREHENSIF:
→ MISP adalah titik mulai, bukan akhir
→ Dalam 2–4 minggu: layanan KR komprehensif harus beroperasi

C.4. Siklus Manajemen Bencana dan Posisi Layanan OG

C.4.1. Empat Fase Siklus Bencana

🛡️ FASE 1 — MITIGASI (PRE-BENCANA, JANGKA PANJANG)

DEFINISI: Tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang terhadap orang dan aset dari bencana. Bersifat permanen dan struktural.

CONTOH DALAM LAYANAN OG:

  • Pembangunan Puskesmas PONED dan RSUD PONEK dengan standar tahan gempa
  • Peta risiko bencana yang terintegrasi dengan peta distribusi fasilitas layanan KR
  • Cadangan strategis obat dan alat OG esensial di lokasi yang aman bencana

🚨 FASE 2 — KESIAPSIAGAAN (PRE-BENCANA, JANGKA PENDEK)

DEFINISI: Tindakan untuk memastikan respons yang efektif terhadap dampak bencana, termasuk sistem peringatan dini dan kapasitas respons.

CONTOH DALAM LAYANAN OG:

  • Rencana Kontinjensi Layanan Kesehatan Reproduksi (RKLKR) yang tertulis dan dilatihkan
  • Daftar ibu hamil trimester III yang diperbarui bulanan di setiap wilayah kerja Puskesmas
  • Pelatihan BEMONC (Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care) untuk bidan di daerah rawan bencana
  • Pre-positioning stok MISP kit di lokasi yang mudah diakses pasca bencana
  • Latihan simulasi (tabletop exercise dan full-scale drill) minimal sekali per tahun

🚑 FASE 3 — RESPONS (PASCA-BENCANA AKUT)

DEFINISI: Tindakan segera setelah bencana untuk menyelamatkan jiwa, memenuhi kebutuhan dasar, dan mencegah penderitaan.

SUB-FASE RESPONS DALAM LAYANAN OG:

  • FASE RESPONS AKUT (0–72 JAM):
    • Prioritas: keselamatan nakes dan pasien, triase obstetri, aktivasi MISP awal
    • Pertanyaan kritis: "Berapa ibu hamil dalam populasi terdampak? Berapa yang trimester III? Di mana mereka sekarang?"
  • FASE RESPONS SUB-AKUT (72 JAM–4 MINGGU):
    • Prioritas: layanan persalinan darurat, pencegahan SGBV, pasokan kontrasepsi, antenatal care untuk ibu hamil di pengungsian
  • FASE RESPONS LANJUT (4 MINGGU–3 BULAN):
    • Prioritas: layanan KR komprehensif beroperasi penuh, pemulihan kapasitas sistem, pengelolaan kasus SGBV, dukungan psikososial

🔄 FASE 4 — PEMULIHAN (PASCA-BENCANA, JANGKA PANJANG)

DEFINISI: Tindakan untuk mengembalikan dan meningkatkan kondisi kehidupan komunitas yang terdampak, termasuk upaya mengurangi risiko bencana di masa depan.

PRINSIP BUILD BACK BETTER DALAM LAYANAN OG:

  • Pemulihan bukan hanya mengembalikan ke kondisi semula — tapi meningkatkan kapasitas sistem agar lebih tangguh terhadap bencana berikutnya
  • Contoh: rekonstruksi Puskesmas PONED dengan standar bangunan tahan gempa, sistem panel surya untuk kemandirian energi, dan penyimpanan obat yang aman bencana

INTEGRASI GENDER DALAM PEMULIHAN:

  • Perempuan harus terlibat dalam perencanaan pemulihan layanan KR — bukan hanya menjadi penerima manfaat program
  • Data tentang dampak bencana terhadap layanan KR harus digunakan untuk memperbaiki kesiapsiagaan di masa depan

C.4.2. Sistem Komando Darurat Kesehatan

⚙️ INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS) DALAM KESEHATAN
  • ICS adalah sistem manajemen yang digunakan secara universal dalam respons darurat — memberikan struktur komando yang jelas, span of control yang manageable (1:5), dan terminologi yang terstandarisasi

🏗️ STRUKTUR ICS UNTUK LAYANAN KESEHATAN:

👑 INCIDENT COMMANDER (KOMANDAN INSIDEN)
  • Bertanggung jawab atas seluruh operasi respons
  • Di level RS: Direktur atau yang ditunjuk
  • Di level wilayah: Kepala Dinkes atau pejabat yang ditunjuk
⚔️ OPERATIONS SECTION
  • Melaksanakan taktik operasional
  • Dalam konteks RS: kepala instalasi gawat darurat, kepala ruang operasi, kepala ICU
  • Sp.OG: posisi kritis dalam operations untuk layanan obstetri
📋 PLANNING SECTION
  • Mengumpulkan dan menganalisis informasi situasi
  • Merencanakan alokasi sumber daya
📦 LOGISTICS SECTION
  • Menyediakan sumber daya: alat, obat, personel, fasilitas
💰 FINANCE SECTION
  • Mengelola biaya dan dokumentasi keuangan darurat

🎭 PERAN SP.OG DALAM SISTEM KOMANDO DARURAT:

🩺 PERAN KLINIS
  • Triase obstetri: menentukan prioritas penanganan pasien obstetri-ginekologi dalam kondisi sumber daya terbatas
  • Stabilisasi dan penanganan komplikasi obstetri dalam kondisi suboptimal
  • Pengambilan keputusan klinis yang cepat dengan informasi yang tidak lengkap
🤝 PERAN KOORDINASI
  • Liaison antara tim medis darurat dan sistem komando untuk kebutuhan layanan OG
  • Koordinasi dengan bidan, perawat, dan nakes lain untuk pembagian tugas yang optimal
  • Komunikasi dengan level komando tentang kebutuhan sumber daya OG yang spesifik
👑 PERAN KEPEMIMPINAN
  • Memastikan MISP diimplementasikan di zona bencana
  • Advokasi untuk prioritisasi layanan KR dalam alokasi sumber daya
  • Pengambilan keputusan etis dalam kondisi triage yang mengharuskan pilihan yang sulit

D. Pertanyaan Diskusi (Thread Dosen — Minggu 1)

Pertanyaan 1: Dr. Wulandari menghadapi 14 pasien obstetri dalam kondisi tanpa listrik dan tanpa komunikasi — dan ia merasa tidak dipersiapkan oleh pendidikannya. (a) Mengapa pendidikan kedokteran dan spesialis konvensional secara sistemik kurang mempersiapkan klinisi untuk kondisi bencana? Apa asumsi dasar pendidikan klinik yang tidak berlaku dalam situasi bencana? (b) Apa tiga kompetensi paling mendasar yang harus dimiliki setiap Sp.OG untuk berfungsi efektif dalam 60 menit pertama bencana — kompetensi yang tidak diajarkan dalam pendidikan spesialis konvensional? (c) Bagaimana kompetensi ini seharusnya dilatihkan?

Pertanyaan 2: MISP menetapkan bahwa layanan KR esensial harus tersedia dalam 72 jam pertama bencana. Namun data dari bencana Palu 2018 menunjukkan bahwa cakupan persalinan oleh tenaga terlatih turun dari 82% menjadi 31% dalam minggu pertama. (a) Analisis kesenjangan antara standar MISP dan realitas lapangan pasca bencana Palu — apa faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ini? (b) Dari posisi Anda sebagai Subspesialis Obginsos yang akan bertugas di wilayah rawan bencana, apa tiga tindakan konkret yang dapat Anda lakukan SEBELUM bencana terjadi untuk memperkecil kesenjangan ini? (c) Mengapa layanan KR sering diprioritaskan lebih rendah dari trauma dan penyakit menular dalam respons bencana akut — dan argumen apa yang dapat Anda gunakan untuk mengubah prioritisasi ini?

E. Rangkuman

  1. Bencana dalam konteks layanan obstetri-ginekologi dapat berupa bencana alam, non-alam, atau sosial yang menciptakan situasi di mana kebutuhan layanan KR melampaui kapasitas sistem yang tersedia; Indonesia — dengan posisi geografis di Cincin Api Pasifik dan rata-rata 2.300 kejadian bencana per tahun — adalah salah satu negara dengan profil risiko tertinggi di dunia bagi perempuan usia reproduktif dalam bencana
  2. Perempuan usia reproduktif menghadapi kerentanan berlapis dalam bencana: fisik (kehamilan meningkatkan risiko cedera spesifik), sosial (mobilitas terbatas, risiko SGBV yang meningkat, akses kontrasepsi terputus), dan sistemik (kebutuhan KR sering tidak diprioritaskan dalam respons darurat); rata-rata 4% populasi pengungsi adalah ibu hamil dan 15% di antaranya akan mengalami komplikasi yang memerlukan layanan emergensi
  3. Kerangka regulasi nasional (UU No. 24/2007, PP No. 21/2008, Permenkes No. 75/2019) dan standar internasional (Sphere Standards, MISP) menyediakan landasan hukum dan teknis untuk respons layanan KR dalam bencana; MISP mengamanatkan lima komponen layanan KR minimum yang harus tersedia dalam 72 jam pertama, namun kesenjangan antara standar dan implementasi masih sangat besar di Indonesia
  4. Siklus manajemen bencana terdiri dari empat fase — mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan — dengan posisi dan prioritas layanan OG yang berbeda di setiap fase; fase kesiapsiagaan adalah investasi paling kritis karena kualitas respons dalam 72 jam pertama ditentukan oleh kualitas persiapan yang dilakukan jauh sebelum bencana terjadi
  5. Subspesialis Obginsos dalam sistem komando darurat kesehatan memiliki tiga peran yang tidak dapat digantikan: peran klinis (triase obstetri dan penanganan komplikasi dalam kondisi suboptimal), peran koordinasi (liaison antara kebutuhan layanan KR dan sistem komando), dan peran kepemimpinan (advokasi untuk prioritisasi layanan KR dan pengambilan keputusan etis dalam kondisi sumber daya terbatas)

F. Referensi

  1. BNPB. Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 2023. URL: https://bnpb.go.id/publikasi/indeks-risiko-bencana-indonesia
  2. UNFPA. Minimum Initial Service Package (MISP) for Sexual and Reproductive Health in Crisis Situations. New York: UNFPA; 2020. URL: https://www.unfpa.org/minimum-initial-service-package
  3. Sphere Association. The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. 4th ed. Geneva: Sphere Association; 2018. URL: https://spherestandards.org/handbook
  4. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2019.
  5. Callaghan WM, Rasmussen SA, Jamieson DJ, et al. Health concerns of women and infants in times of natural disasters: lessons learned from Hurricane Katrina. Maternal and Child Health Journal. 2007;11(4):307-311. DOI: https://doi.org/10.1007/s10995-007-0177-4
  6. Vu A, Adam A, Wirtz A, et al. The prevalence of sexual violence among female refugees in complex humanitarian emergencies. PLOS Currents Disasters. 2014. DOI: https://doi.org/10.1371/currents.dis.835f10778fd80ae031aac12d3b533ca7
  7. Benage M, Greenough PG, Vinck P, Omidian P, Vu A. An assessment of antenatal care among displaced populations in southern Sudan. Forced Migration Review. 2009;32:46-47.
  8. Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crises. Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings. Rev ed. New York: IAWG; 2018. URL: https://iawgfieldmanual.com
  9. Hossain SM, Bhui K, Bhugra D. Mental health, sexual violence and reproductive health in post-disaster settings. International Review of Psychiatry. 2014;26(5):533-541. DOI: https://doi.org/10.3109/09540261.2014.938144
  10. Doocy S, Daniels A, Murray S, Kirsch TD. The human impact of earthquakes: a historical review of events 1980–2009 and systematic literature review. PLOS Currents Disasters. 2013. DOI: https://doi.org/10.1371/currents.dis.67bd14fe457f1db0b5433a8ee20fb833