Semester 2 | Periode 1 | Sesi 1

Pembiayaan dan Tata Kelola Program KIA:
Dari Anggaran ke Akuntabilitas

MK Manajemen Kesehatan Ibu & Anak Terpadu (6 SKS)

Dr.dr. Budi Siswanto, Sp.OG., Subsp.Obginsos., SH., S.Kom.

Deskripsi Modul

Ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kamis sore. Di layar laptop: dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Bidang KIA tahun depan. Total anggaran yang diajukan: Rp 4,2 miliar. Yang disetujui oleh Tim Anggaran Daerah: Rp 2,1 miliar — tepat separuhnya.

Dr. Sinta, SpOG., Subsp.Obginsos., yang menjabat Kepala Seksi KIA, membaca rincian pemotongan. Pelatihan bidan kegawatan obstetri: dipotong 100%. Pengadaan ambulans laut untuk tiga pulau terpencil: dipotong 100%. Kelas ibu hamil komunitas adat: dipotong 60%. Yang tersisa: gaji dan tunjangan pegawai, perjalanan dinas rutinitas yang sudah terjadwal, dan sedikit dana operasional.

"Semua program substantif kita hilang," kata Dr. Sinta kepada stafnya.

Stafnya menjawab: "Pak Kepala Dinas bilang, kita harus kreatif. Cari sumber lain."

Situasi yang dihadapi Dr. Sinta adalah situasi yang sangat umum di kabupaten-kabupaten Indonesia yang memiliki beban KIA tinggi tetapi kapasitas fiskal yang terbatas. Anggaran yang tersedia sering tidak mencukupi untuk program yang dibutuhkan. Sumber pendanaan tersebar di berbagai lembaga dengan mekanisme pencairan yang kompleks. Dan tata kelola yang buruk — baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun pertanggungjawaban — menyebabkan dana yang ada pun tidak digunakan secara optimal.

Modul penutup Sesi 1 ini membangun pemahaman komprehensif tentang pembiayaan dan tata kelola program KIA: bagaimana sistem pembiayaan kesehatan bekerja di Indonesia, bagaimana mengidentifikasi dan mengakses berbagai sumber pendanaan, bagaimana menyusun anggaran yang berbasis bukti dan prioritas, dan bagaimana membangun akuntabilitas yang memastikan dana digunakan untuk dampak yang nyata.

Capaian Pembelajaran Modul

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik mampu:

Menjelaskan arsitektur pembiayaan kesehatan di Indonesia dan relevansinya untuk program KIA

Mengidentifikasi berbagai sumber pendanaan untuk program KIA di tingkat kabupaten dan mekanisme aksesnya

Menyusun anggaran program KIA berbasis bukti yang dapat dipertahankan kepada pemangku kepentingan

Menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran program KIA

Merancang sistem akuntabilitas yang memastikan penggunaan anggaran selaras dengan prioritas program

Materi Inti

C.1. Arsitektur Pembiayaan Kesehatan Indonesia

C.1.1. Tiga Fungsi Pembiayaan Kesehatan

WHO MENDEFINISIKAN TIGA FUNGSI PEMBIAYAAN KESEHATAN:

FUNGSI 1 — REVENUE COLLECTION:

Bagaimana dana dikumpulkan untuk membiayai kesehatan?

Sumber utama di Indonesia:

APBN: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan
APBD: anggaran kesehatan daerah (minimal 10% APBD per UU Kesehatan)
JKN: iuran peserta dan subsidi pemerintah
Out-of-pocket: pembayaran langsung masyarakat
Donor internasional: Global Fund, USAID, AusAID, dan lainnya
Filantropi: CSR, yayasan, organisasi nirlaba

FUNGSI 2 — POOLING:

Bagaimana risiko keuangan dikumpulkan dan dibagi?

JKN (BPJS Kesehatan): mekanisme pooling terbesar di Indonesia
Jampersal: khusus persalinan bagi yang tidak punya JKN
APBD: pooling di level kabupaten untuk program publik

FUNGSI 3 — PURCHASING:

Bagaimana dana dibayarkan untuk membeli layanan?

Kapitasi JKN ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)
INA-CBGs ke FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut)
BOK (Bantuan Operasional Kesehatan): transfer ke Puskesmas
Dana Desa: dapat digunakan untuk kegiatan posyandu dan KIA komunitas

C.1.2. Sumber Pendanaan KIA di Tingkat Kabupaten

PETA SUMBER PENDANAAN YANG TERSEDIA:

1. APBD KESEHATAN:

Sumber utama yang dikendalikan langsung oleh Dinas Kesehatan

Program KIA masuk dalam RKPD dan RKA
Memerlukan advokasi kepada Tim Anggaran Daerah (TAPD)
Wajib minimal 10% APBD per UU Kesehatan

2. DAK KESEHATAN:

Transfer dari pusat yang ditujukan untuk output spesifik

DAK Fisik: sarana prasarana, peralatan
DAK Non-Fisik: BOK, Jampersal, akreditasi
Menu kegiatan sudah ditetapkan pusat — tidak fleksibel tetapi dapat diarahkan ke prioritas KIA

3. BOK (BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN):

Transfer langsung ke Puskesmas untuk kegiatan promotif-preventif

Tidak boleh untuk gaji dan obat-obatan
Dapat untuk: kunjungan rumah bumil risti, kelas ibu hamil, transport bidan ke posyandu terpencil
Jumlah bergantung strata Puskesmas

4. KAPITASI JKN:

Dana per peserta per bulan yang diterima FKTP

Sebagian dapat digunakan untuk program promotif-preventif termasuk KIA
Regulasi penggunaan berubah beberapa kali — perlu cek aturan terkini

5. DANA DESA:

Transfer ke desa yang dapat digunakan untuk kesehatan

Posyandu: operasional dan insentif kader
Ambulans desa
Rumah tunggu persalinan komunitas
Memerlukan advokasi kepada kepala desa dan BPD

6. DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN:

Program yang dibiayai pusat tetapi dilaksanakan daerah

Pelatihan SDM yang diorganisir Kemenkes
Program nasional tertentu (POGI, nusantara sehat)

7. MITRA PEMBANGUNAN:

Donor bilateral dan multilateral

USAID MOMENTUM: program KIA
UNICEF: kesehatan ibu dan anak
WHO: dukungan teknis
ADB, World Bank: pinjaman untuk sistem kesehatan
Memerlukan proposal dan negosiasi

8. CSR DAN FILANTROPI:

Sering diabaikan tetapi berpotensi signifikan

Perusahaan yang beroperasi di kabupaten: kewajiban CSR
Yayasan keagamaan: LAZIS, Yayasan Kristen, dll
Memerlukan membangun relasi dan proposal yang meyakinkan

C.1.3. JKN dan Implikasinya untuk Program KIA

JKN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) DAN KIA:

MANFAAT JKN UNTUK KIA:

ANC: ditanggung sesuai standar (minimal 6×: 2× oleh dokter)
Persalinan: ditanggung di fasilitas yang bekerja sama — normal maupun SC
Komplikasi obstetri: ditanggung di RS rujukan
Neonatal: perawatan bayi baru lahir termasuk NICU ditanggung

MASALAH YANG MASIH ADA:

IURAN PESERTA MANDIRI:

Yang tidak mampu membayar iuran dan tidak masuk data PBI (Penerima Bantuan Iuran): rentan tidak terlindungi
Data PBI yang tidak akurat: yang miskin tidak masuk, yang mampu masuk

KENDALA NON-FINANSIAL:

JKN mengurangi hambatan finansial tetapi tidak mengatasi hambatan geografis dan budaya
Persyaratan administrasi JKN yang membebani pada saat kegawatan

KAPITASI DAN INSENTIF:

Sistem kapitasi menciptakan insentif untuk meminimalkan rujukan — dapat menghambat rujukan yang seharusnya terjadi
Perlu dipahami oleh konsultan Obginsos agar tidak serta-merta menyalahkan bidan yang "tidak mau merujuk" tanpa memahami konteks insentif yang mereka hadapi

JAMPERSAL:

Program khusus untuk persalinan bagi yang tidak memiliki JKN

Mencakup: biaya persalinan, transportasi, dan akomodasi rumah tunggu
Kritis untuk daerah terpencil di mana banyak yang belum memiliki JKN
Mekanisme dan ketersediaan bergantung kebijakan daerah

C.2. Penyusunan Anggaran Program KIA

C.2.1. Prinsip Penganggaran Berbasis Bukti

PENGANGGARAN INKREMENTAL (YANG UMUM TERJADI):

Anggaran tahun ini = anggaran tahun lalu + inflasi ± sedikit
Tidak menghubungkan anggaran dengan hasil program
Program yang tidak efektif terus dibiayai; program yang efektif tidak mendapat tambahan
Mudah secara administratif tetapi tidak optimal untuk dampak

PENGANGGARAN BERBASIS BUKTI (PROGRAM-BASED BUDGETING):

Dimulai dari tujuan program: apa yang ingin dicapai?
Identifikasikan intervensi yang terbukti efektif untuk mencapai tujuan tersebut
Hitung biaya dari intervensi tersebut
Prioritaskan berdasarkan cost-effectiveness
Justifikasikan setiap rupiah dengan evidence

LANGKAH MENYUSUN ANGGARAN PROGRAM KIA:

Tetapkan target yang ingin dicapai

Contoh: menurunkan kematian ibu dari 9 ke 5 kasus dalam 12 bulan

Identifikasikan intervensi yang akan mencapai target

Berdasarkan analisis situasi dan prioritas yang sudah ditetapkan. Referensi: evidence tentang efektivitas intervensi

Hitung unit cost setiap intervensi

Berapa biaya satu kali pelatihan bidan? Berapa biaya satu kunjungan ANC outreach? Berapa biaya satu simulasi obstetrik drill?

Hitung total biaya berdasarkan volume

Jumlah bidan yang perlu dilatih × unit cost pelatihan. Jumlah kunjungan outreach yang direncanakan × unit cost kunjungan

Prioritaskan dalam batas anggaran

Jika total kebutuhan melebihi anggaran yang tersedia: mana yang paling cost-effective? Mana yang dapat dibiayai sumber lain?

C.2.2. Analisis Cost-Effectiveness

MENGAPA COST-EFFECTIVENESS PENTING:

Dalam konteks sumber daya yang terbatas, tidak semua intervensi yang efektif dapat dibiayai. Pertanyaan yang harus dijawab: "Intervensi mana yang memberikan dampak terbesar per rupiah yang dikeluarkan?"

COST PER OUTPUT:

Berapa biaya untuk menghasilkan satu unit output?

Biaya per bidan yang terlatih AMTSL
Biaya per ibu yang mengikuti kelas ibu hamil
Biaya per persalinan yang ditolong nakes

COST PER OUTCOME:

Berapa biaya untuk menghasilkan satu unit perubahan outcome?

Biaya per kasus kematian ibu yang dicegah (DALY)
Biaya per peningkatan 1% cakupan K4

CONTOH PERBANDINGAN COST-EFFECTIVENESS:

INTERVENSI A:

Pelatihan AMTSL untuk 50 bidan = Rp 150 juta

→ Estimasi dampak: mencegah 2 kematian ibu dari PPH dalam 2 tahun

→ Biaya per kematian dicegah: Rp 75 juta

INTERVENSI B:

Pengadaan ambulans laut untuk pulau terpencil = Rp 800 juta

→ Estimasi dampak: mencegah 3 kematian ibu dari keterlambatan dalam 5 tahun

→ Biaya per kematian dicegah: Rp 267 juta

INTERPRETASI:

Pelatihan AMTSL lebih cost-effective dalam jangka pendek
Tetapi ambulans laut memiliki dampak jangka panjang yang melampaui kematian ibu (akses umum, neonatal, dll)
Keputusan penganggaran harus mempertimbangkan horizon waktu dan co-benefits

KETERBATASAN ANALISIS COST-EFFECTIVENESS:

Sulit mengestimasi dampak dengan akurat di tingkat kabupaten dengan data terbatas
Tidak menangkap nilai yang tidak dapat dikuantifikasi (martabat, keadilan)
Berguna sebagai panduan bukan penentu tunggal keputusan

C.2.3. Advokasi Anggaran

ADVOKASI ANGGARAN ADALAH KOMPETENSI KRITIS:

KEPADA TIM ANGGARAN DAERAH (TAPD):

BAHASA YANG EFEKTIF:

Data, bukan hanya narasi: "9 kematian ibu tahun ini vs. target 4 — ini kesenjangan yang dapat kita tutup dengan intervensi yang spesifik"
Return on investment: "Setiap Rp 150 juta untuk pelatihan bidan dapat mencegah 2 kematian — biaya satu kematian ibu terhadap ekonomi keluarga dan komunitas jauh lebih besar"
Risiko tidak berinvestasi: "Tanpa pelatihan ini, tren penurunan yang sudah kita mulai akan terhenti"
Kepatuhan terhadap kewajiban hukum: "SDGs, target RPJMN, dan UU Kesehatan mewajibkan kita untuk mencapai target ini"

STRATEGI ADVOKASI:

BANGUN KOALISI SEBELUM RAPAT ANGGARAN:

Bupati/wakil bupati: briefing informal sebelum sidang anggaran
DPRD Komisi IV: lobi dan presentasi data yang kuat
Akademisi dan media: membentuk opini publik
Organisasi profesi (POGI, IBI): suara eksternal yang kredibel

BUAT PILIHAN YANG JELAS:

Jangan hanya ajukan satu angka — ajukan tiga skenario:

(1) anggaran minimal: apa yang dapat dicapai
(2) anggaran moderat: target yang realistis
(3) anggaran optimal: target penuh SDGs

DOKUMENTASIKAN KONSEKUENSI:

Jika anggaran dipotong seperti yang dialami Dr. Sinta — dokumentasikan secara formal konsekuensi yang diprediksi. Bukan untuk menyalahkan tetapi untuk akuntabilitas jangka panjang.

C.3. Tata Kelola Program KIA

C.3.1. Komponen Tata Kelola yang Baik

GOOD GOVERNANCE DALAM PROGRAM KIA:

TRANSPARANSI:

Penggunaan anggaran KIA harus dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan
Laporan kinerja yang jujur: tidak menyembunyikan kegagalan atau mengklaim keberhasilan yang tidak ada
Data yang terbuka: memungkinkan pengawasan publik dan akademik

AKUNTABILITAS:

Ada mekanisme yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerja program
Konsekuensi yang nyata atas kegagalan yang disengaja atau berulang
Bukan blame culture — tetapi akuntabilitas yang konstruktif

PARTISIPASI:

Komunitas dan pasien dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi
Tenaga kesehatan dilibatkan dalam pengembangan protokol yang mempengaruhi mereka
Masyarakat sipil dapat bersuara tentang kualitas layanan

EFISIENSI:

Tidak ada duplikasi kegiatan antar program
Sumber daya dialokasikan ke intervensi yang terbukti efektif
Birokrasi yang tidak menambah nilai diminimalkan

TATA KELOLA DALAM KONTEKS DESENTRALISASI:

Indonesia menggunakan sistem desentralisasi asimetris untuk kesehatan:

Pemerintah Pusat Kebijakan, standar, pendanaan DAK, program nasional

Pemerintah Provinsi Koordinasi, supervisi teknis, RS provinsi

Pemda Kabupaten/Kota Pelaksanaan layanan, Puskesmas, RSUD

Implikasi: Tanggung jawab KIA ada di kabupaten — tetapi sumber daya dan regulasi sebagian besar dari pusat. Koordinasi lintas level adalah tantangan tata kelola yang konstan.

C.3.2. Akuntabilitas Berbasis Hasil

RESULTS-BASED ACCOUNTABILITY (RBA):

Pendekatan manajemen yang menghubungkan penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai.

"HOW MUCH DID WE DO?"

Kuantitas kegiatan

Contoh: Berapa bidan yang dilatih? Berapa kunjungan ANC outreach dilakukan?

"HOW WELL DID WE DO IT?"

Kualitas pelaksanaan

Contoh: Apakah pelatihan memenuhi standar? Apakah supervisi menghasilkan umpan balik?

"IS ANYONE BETTER OFF?"

Dampak pada populasi

Contoh: Apakah cakupan K4 meningkat? Apakah kematian ibu menurun?

MENGAPA PERTANYAAN KETIGA PALING PENTING DAN PALING SERING DIABAIKAN:

Laporan program sering penuh dengan angka kegiatan (how much)
Kualitas (how well) kadang diukur
Tetapi dampak nyata pada populasi (better off) jarang diukur secara sistematis
Akibatnya: program yang tidak menghasilkan perubahan dapat terus berjalan karena "kegiatannya terpenuhi"

C.3.3. Pencegahan Korupsi dan Pengelolaan Risiko

RISIKO YANG UMUM:

Pengadaan: Mark-up harga obat dan peralatan, vendor terafiliasi pejabat.
Perjalanan Dinas: Fiktif, duplikasi klaim, mark-up biaya.
Pelatihan: Peserta fiktif, honor narasumber tidak sesuai.
Pelaporan: Laporan tidak sesuai kegiatan nyata, foto dipalsukan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL:

Pencegahan: SOP transparan, pemisahan tugas (perencana ≠ pelaksana ≠ pembayar), dokumentasi lengkap.

Deteksi: Audit internal, survei kepuasan penerima layanan, triangulasi data.

PERAN KONSULTAN OBGINSOS:

Tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan langsung, tetapi bertanggung jawab memastikan program klinis yang dilaporkan benar-benar terjadi dan berkualitas. Menolak menandatangani laporan kegiatan yang tidak sesuai kenyataan adalah kewajiban integritas profesional.

C.4. Koordinasi Lintas Sektor dalam Program KIA

C.4.1. Mengapa Lintas Sektor

KIA BUKAN HANYA MASALAH SEKTOR KESEHATAN:

PENDIDIKAN

Perempuan berpendidikan lebih tinggi lebih mampu mencari ANC & mengenali tanda bahaya. Pernikahan anak berkorelasi kuat dengan kematian ibu.

INFRASTRUKTUR

Jalan & jembatan menentukan waktu rujukan. Listrik stabil untuk PONEK. Air bersih untuk sanitasi kurangi sepsis.

SOSIAL & PEMBERDAYAAN

Norma gender, status perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, akses terhadap aset ekonomi.

SEKTOR YANG PALING RELEVAN UNTUK KOLABORASI:

BAPPEDA: Perencanaan pembangunan

Dinas PU: Infrastruktur

Dinas Sosial: Data kemiskinan

Dinas Pendidikan: Pencegahan pernikahan anak

Kemenag/KUA: Bimbingan pra-nikah

Kepala Desa: Mobilisasi komunitas, Dana Desa

C.4.2. Mekanisme Koordinasi yang Efektif

KOORDINASI SEREMONIAL:

Rapat tahunan tanpa implementasi hasil
MOU tanpa kegiatan konkret
Laporan penuh angka pertemuan tanpa dampak

KOORDINASI EFEKTIF:

Tujuan spesifik dan terukur
Peran masing-masing sektor jelas
Mekanisme monitoring bersama
Eskalasi jika komitmen tidak dipenuhi

FORUM KOORDINASI KIA YANG DAPAT DIBANGUN:

TP2S-KIA (Tim Percepatan Penurunan Stunting dan KIA): Dipimpin Bupati, pertemuan triwulanan review data bersama.
Forum Desa Siaga: Koordinasi level desa antara bidan, kader, kepala desa. Review kasus kematian dan near miss.

Pertanyaan Diskusi (Thread Dosen – Minggu 5)

Kembali ke situasi Dr. Sinta di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Anggaran program substantif KIA habis dipotong — pelatihan bidan, ambulans laut, dan kelas ibu hamil komunitas adat semua hilang. Yang tersisa hanya anggaran rutin.

(a) Gunakan peta sumber pendanaan untuk mengidentifikasikan minimal empat sumber alternatif... jelaskan mekanisme akses, perkiraan besaran, dan syarat yang harus dipenuhi;
(b) Dengan anggaran yang tersisa (rutin saja), bagaimana Dr. Sinta dapat tetap menjalankan program KIA yang bermakna — rancang strategi "low-cost high-impact" yang kreatif tetapi berbasis bukti;
(c) Untuk tahun anggaran berikutnya, bagaimana Dr. Sinta membangun argumen advokasi anggaran yang lebih kuat kepada TAPD...

Anda sedang mereview laporan triwulanan program KIA kabupaten. Laporan menunjukkan: 12 kegiatan pelatihan terlaksana (100% target), 24 kunjungan supervisi terlaksana (100% target), dan 6 simulasi obstetrik drill terlaksana (100% target). Tetapi data indikator menunjukkan: cakupan K4 tidak berubah (masih 64%), kematian ibu triwulan ini 3 kasus (lebih tinggi dari rata-rata tahun lalu).

(a) Gunakan kerangka RBA untuk menganalisis kesenjangan antara laporan kegiatan dan indikator outcome...
(b) Rancang proses investigasi singkat dalam 2 minggu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi...
(c) Jika investigasi mengkonfirmasi bahwa sebagian kegiatan dilaporkan tetapi kualitasnya sangat rendah — apa respons yang tepat...

Rangkuman

Arsitektur pembiayaan kesehatan Indonesia yang terdiri dari tiga fungsi — revenue collection, pooling, dan purchasing — menciptakan lanskap sumber pendanaan yang kompleks tetapi juga kaya peluang; sumber pendanaan tidak terbatas pada APBD tetapi mencakup DAK, BOK, JKN, Jampersal, Dana Desa, mitra pembangunan, dan filantropi.
Penganggaran berbasis bukti yang dimulai dari tujuan program dan menghitung biaya intervensi yang terbukti efektif menghasilkan anggaran yang dapat dipertahankan; analisis cost-effectiveness memberikan alat untuk memprioritaskan dalam batas anggaran yang terbatas.
Advokasi anggaran adalah kompetensi kritis bagi konsultan Obginsos — membangun koalisi, menyajikan skenario dengan konsekuensi jelas, dan mendokumentasikan dampak pemotongan secara formal adalah strategi yang terbukti efektif.
Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi — RBA yang menghubungkan penggunaan anggaran dengan pertanyaan "is anyone better off?" mencegah program berjalan secara administratif tanpa perubahan nyata.
Koordinasi lintas sektor yang efektif adalah prasyarat untuk mengatasi determinan KIA yang ada di luar sektor kesehatan; konsultan Obginsos harus memahami bahwa kematian ibu juga ditentukan oleh pendidikan, infrastruktur, dan norma gender.

Referensi

WHO. The World Health Report 2000: Health Systems — Improving Performance. Geneva: WHO; 2000.
Savedoff WD, de Ferranti D, et al. Political and economic aspects of the transition to universal health coverage. The Lancet. 2012;380(9845):924-932.
Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Jakarta: Kemenkes; 2016.
Friedman M. Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities. Victoria: Trafford; 2005.
Bappenas. Pedoman Pengelolaan Program Berbasis Kinerja. Jakarta: Bappenas; 2017.
Kurowski C, et al. Measuring the transaction costs of decentralisation in the health sector. Int J Health Planning and Management. 2007;22(4):315-336.
Paina L, Peters DH. Understanding pathways for scaling up health services through the lens of complex adaptive systems. Health Policy and Planning. 2012;27(5):365-373.
Kementerian Keuangan RI. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan. Jakarta: Kemenkeu; 2023.
BPJS Kesehatan. Panduan Praktis Program Rujuk Balik. Jakarta: BPJS Kesehatan; 2022.
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jakarta: Kemendes; 2022.

QUIZ 1 — SESI 1 (MINGGU 5)

Mata Kuliah: Manajemen Kesehatan Ibu & Anak Terpadu (6 SKS) | Semester 2 | Periode 1

Petunjuk Teknis:

Cakupan Materi: Modul 1–5 (Sesi 1)
Jumlah Soal: 10 soal pilihan ganda
Waktu: 30 menit
Penilaian: Benar +1 / Tidak menjawab 0 / Salah 0

Soal 1

Kabupaten X memiliki total 94 bidan terdaftar... Analisis menggunakan metode WISN menunjukkan bahwa 48 bidan di Puskesmas memiliki WISN ratio 1,6. Interpretasi yang paling tepat...

A. Kabupaten memiliki 60% lebih banyak bidan...

B. Beban kerja aktual bidan di Puskesmas melebihi kapasitas yang tersedia sebesar 60%, mengindikasikan risiko kualitas layanan dan kelelahan tenaga

C. Puskesmas membutuhkan pengurangan 60% jumlah pasien...

D. Efisiensi kerja bidan hanya mencapai 60%...

Soal 2

Bidan Sari merujuk pasien eklamsia berat tanpa komunikasi pra-rujukan. Tim RSUD tidak siap menerima. Kematian ini terutama mencerminkan kegagalan di domain:

A. Terlambat 1 (keputusan mencari pertolongan)...

B. Terlambat 2 (tiba di fasilitas)...

C. Terlambat 3 (mendapat penanganan di fasilitas) karena tim RSUD tidak siap menerima akibat tidak ada komunikasi pra-rujukan

D. Kombinasi Terlambat 1 dan 2...

Soal 3

Data: AKI 310/100.000 KH, penyebab utama PPH (45%), cakupan K4 52%, 8 dari 12 Puskesmas tidak punya bidan terlatih AMTSL. Masalah mana yang seharusnya mendapat skor prioritas tertinggi?

A. Rendahnya cakupan K4...

B. AKI yang tinggi...

C. Rendahnya kompetensi AMTSL pada bidan Puskesmas karena menggabungkan severity tinggi (PPH penyebab utama) dengan feasibility baik (pelatihan bisa segera)

D. Tidak adanya PONEK...

Soal 4

Hitung kebutuhan bidan WISN: 480 persalinan (8 jam/persalinan), 2.400 kunjungan ANC (30 menit/kunjungan), 960 kunjungan nifas (30 menit/kunjungan). Waktu kerja tersedia per bidan per tahun: 1.680 jam. Berapa bidan yang dibutuhkan?

A. 2 bidan

B. 3 bidan

C. 4 bidan (Perhitungan: 3840 + 1200 + 480 = 5520 jam. 5520 ÷ 1680 = 3.28 → dibulatkan ke atas)

D. 5 bidan

Soal 5

Program pelatihan AMTSL 60 bidan, biaya Rp 180 juta. Cakupan AMTSL naik 34%→71%, kematian ibu turun 5→2 kasus. Prinsip justifikasi terbaik?

A. Prinsip equity...

B. Prinsip cost-effectiveness karena program menghasilkan perubahan outcome signifikan dengan biaya dapat dipertanggungjawabkan

C. Prinsip compliance...

D. Prinsip sustainability...

Soal 6

Puskesmas Teon: 100% target kegiatan terpenuhi. Cakupan K4 turun 68%→61%. Analisis RBA yang tepat?

A. Puskesmas berkinerja baik...

B. Ada kesenjangan kritis antara "how much did we do" (terpenuhi) dan "is anyone better off" (tidak) — masalah kualitas implementasi harus diselidiki

C. Target kegiatan terlalu rendah...

D. Sistem pencatatan K4 bermasalah...

Soal 7

Strategi retensi bidan daerah terpencil berbasis bukti WHO paling efektif?

A. Kenaikan gaji 50% dan kendaraan dinas...

B. Rekrutmen dari daerah asal, pelatihan relevan, insentif finansial, perbaikan kondisi kerja, dan dukungan profesional (supervisi & telemedicine)

C. Ikatan dinas wajib 5 tahun dengan sanksi...

D. Beasiswa spesialisasi setelah 2 tahun...

Soal 8

Prinsip utama dashboard KIA efektif vs sekedar laporan data?

A. Harus mencakup semua indikator Permenkes...

B. Hanya mencakup indikator aktif untuk keputusan manajerial, dapat dibaca singkat, tunjukkan tren, dirancang mendorong tindakan

C. Mengutamakan indikator output...

D. Harus berbasis digital real-time...

Soal 9

3 Puskesmas di kecamatan terpencil mayoritas komunitas adat, cakupan K4 <30%. Tradisi persalinan di rumah dengan dukun. Pendekatan paling sesuai?

A. Mewajibkan semua ibu hamil ANC di Puskesmas dengan sanksi desa...

B. Mengganti dukun dengan bidan terlatih...

C. Pendekatan equity: memahami nilai komunitas, membangun kepercayaan dengan tokoh adat/dukun, outreach ANC, integrasi budaya dalam layanan

D. Memberikan insentif finansial (cash transfer)...

Soal 10

Pernyataan paling komprehensif tentang peran Konsultan Obginsos dalam manajemen KIA kabupaten?

A. Peran terbatas pada aspek klinis dan supervisi teknis medis...

B. Mengintegrasikan kompetensi klinis dengan analisis data sistem, merancang program berbasis bukti, mengelola SDM, mengadvokasi anggaran, dan koordinasi lintas sektor

C. Kompetensi paling penting adalah komunikasi dengan media...

D. Hanya perlu memahami manajemen jika jadi kepala dinas...

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SINGKAT

1. B — WISN ratio >1 berarti beban kerja melebihi kapasitas.

2. C — Kegagalan di fasilitas penerima (Terlambat 3) karena tidak ada komunikasi.

3. C — Kombinasi severity tinggi (PPH) dan feasibility intervensi (pelatihan).

4. C — 4 Bidan (Total jam 5520 / 1680 = 3.28 → 4).

5. B — Cost-effectiveness menghubungkan rupiah dengan dampak (3 kematian dicegah).

6. B — Kesenjangan "how much" vs "better off" indikasi masalah kualitas.

7. B — Pendekatan komprehensif WHO (rekrutmen lokal, insentif, dukungan profesional).

8. B — Dashboard untuk keputusan, bukan sekadar laporan data lengkap.

9. C — Pendekatan budaya dan equity, bukan koersi atau insentif finansial semata.

10. B — Integrasi klinis-manajerial untuk dampak populasi.

Pembiayaan dan Tata Kelola Program KIA: Dari Anggaran ke Akuntabilitas